Perhitungan Pph 21 Dan Thr

Perhitungan Pph 21 Dan Thr – 2 Penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau pekerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah demi kerja atau upah bulanan;

Penghasilan kena pajak yang penghasilannya dibayarkan setiap bulan atau jumlah akumulasi penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan takwim melebihi jumlah PTKP per bulan untuk wajib pajak itu sendiri, yaitu setelah dikurangi PTKP setiap bulan. 21 sesuai pasal 21 poin (4) UU PPh (Rp. 00,00 per hari, tarif lama baru dimulai 1/1/13), sepanjang akumulasi penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan takwim tidak melebihi besarnya PTKP per bulan untuk Wajib Pajak itu sendiri.

Perhitungan Pph 21 Dan Thr

6 CONTOH Hidayat bekerja di perusahaan elektronik dengan upah harian yang dibayarkan setiap bulan. Pada Januari 2009, Hidayat bekerja hanya 20 hari kerja dengan gaji harian Rp. Hidayat menikah tetapi tidak memiliki anak.

Mengenal Jenis Dan Tarif Pajak Thr

7 Januari 2009 Gaji = 20 x Rp ,00 = Rp Penghasilan bersih per tahun = 12 x Rp ,00 = Rp PTKP (K/-) adalah jumlah Untuk WP sendiri Rp ,00 tambahan karena perkawinan Rp ,00 Rp penghasilan kena pajak Rp Item PPh 21 per tahun adalah : 5% x Rp.00 = Rp Barang PPh 21 per bulan adalah Rp.00 : 12 = Rp

Pengurangan PPh Pasal 21 tidak dilakukan dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak melebihi Rp. Tarif baru mulai 1/1/13 Isi Pasal 21 Dikenakan pajak penghasilan, dalam hal penghasilan sehari atau penghasilan rata-rata sehari melebihi Rp. Ini adalah jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kotor. Upah harian rata-rata adalah upah rata-rata mingguan, upah harian atau upah per hari kerja yang digunakan. Dalam hal pegawai tidak tetap yang telah memperoleh akumulasi penghasilan selama 1 (satu) bulan takwim melebihi PTKP satu bulan bagi Wajib Pajak sendiri,

PTKP saat ini adalah jumlah PTKP untuk jumlah hari kerja saat ini. PTKP untuk setiap hari sebagai dasar penetapan PTKP sebenarnya adalah PTKP dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Untuk hal dengan dukungan peraturan di bidang ketenagakerjaan, ditandai kewajiban mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau pekerja lepas dalam program perlindungan lansia atau tunjangan usia, kemudian biaya perlindungan lama. atau anuitas. Iuran yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap dalam asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pekerja kasar atau badan penyelenggara pensiun lama, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

See also  Free Slot Sign Up Bonus

Arifin dan status jomblo. pada Januari 2009 bekerja sebagai buruh di PT Jaya Makmur. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima gaji Rp 0,00 per hari.

Pajak Atas Thr Tidak Ditanggung Pemerintah, Ini Contoh Penghitungannya

Gaji harian Rp 00,00 dikurangi batas gaji harian, PPh Rp 00,00 tidak dipotong Penghasilan Kena Pajak per hari Rp 1/1/13 Rp, 00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong. Misalnya, Arifin bekerja selama 9 hari, terhitung sejak hari kesembilan, setelah jumlah gaji yang terkumpul melebihi Rp.

PTKP saat ini (Rp x 9/360) = Rp. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. hari ke 9 PPh Rp Barang 21 terutang per hari 9 Rp x 5% = Rp 47.700 PPh Rp Barang 21 dipotong di hari ke 8 Rp – PPh Barang 21 dipotong di hari ke 9 = Rp Jadi, pada hari ke 9, gaji bersih yang diterima adalah : Rp .00 – Rp = Rp .00 Misal Arifin bekerja selama 10 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang akan dipotong mulai hari ke 10 adalah sebagai berikut: Gaji. Hari ke-10 (Rp 0,00 x 10) Rp. PTKP sebenarnya (Rp x 10/360) = Rp. pada hari ke 10 PPh Rp 21 dibayarkan sampai hari ke 10 Rp 1.060,00 x 5% = Rp 53.000,00 PPh 21 dipotong sampai hari ke 9.

Rp.00 – Rp = Rp.00 Misalnya Arifin bekerja selama 10 hari, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong pada hari ke-10 adalah sebagai berikut: Hari ke-10 (Rp.00 x 10) Rp. PTKP saat ini (Rp. x 10/360) Rp. pada hari ke 10 Rp

Rp.00 x 5% = Rp.00 PPh Pasal 21 dipotong sampai hari ke-9 Rp.00 PPh Pasal 21 dipotong hari ke-10 = Rp5.300,00 Jadi pada hari ke-10 Arifin menerima gaji bersih sebesar : Rp 0,00 – Rp 5.300,00 = Rp 0,00

Pph Pasal 21 (pph 21) Pengertian, Perhitungan, Contoh Soal

15 ISI AKHIR PPH PASAL 21 TENTANG PENGHASILAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN TERTENTU Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-34/PJ.43/1998

See also  Code Bonus Slot

16 pensiun hari tua yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan pensiun hari tua atau pensiun hari tua yang dibayar satu kali oleh organisasi asuransi sosial di dunia kerja;

10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto apabila penghasilan bruto tidak lebih dari Rp0,00 (dua puluh lima juta rupiah); 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto apabila penghasilan bruto lebih dari Rp0,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dalam hal penghasilan bruto seperti di atas sebesar Rp.

18 CONTOH Arman, seorang karyawan PT Surya, berhenti bekerja pada tanggal 1 Februari 1999 karena memasuki usia pensiun. Arman menerima dana pensiun sebesar Rp. Dana Pensiun PT Surya wajib memotong PPh Pasal 21 yang bersifat final atas pelunasan pensiun sebesar: 15% x Rp 0,00 = Rp 0,00.

Apa Itu Ptkp 2022 Dan Berapa Besarannya?

19 Terhitung sejak 1 Maret 1999, karyawan PT Maju berhenti bekerja karena memasuki usia pensiun. Amat menerima pensiun hari tua sebesar Rp. Karena jumlahnya tidak melebihi Rp 0,00 maka uang tebusan pensiun yang dibayarkan kepada Amat tidak dipotong PPh Pasal 21.

20 DEFAULT PAY 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto apabila penghasilan bruto tidak lebih dari Rp (dua puluh lima juta rupiah); 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto apabila penghasilan bruto lebih dari Rp0,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dalam hal penghasilan bruto seperti di atas sebesar Rp.

21 CONTOH Budiman, seorang karyawan PT Sentosa, mulai tanggal 1 April 1999 keluar dari pekerjaannya dan mendapat pesangon sebesar Rp. PT Sentosa wajib memotong PPh final Pasal 21 untuk pembayaran pesangon: 15% x Rp 0,00 = Rp 0,00.

22 Subroto karyawan PT Indah mulai tanggal 1 April 1999 berhenti bekerja dan menerima upah sebesar Rp. Karena jumlah yang dibayarkan masih kurang dari Rp 0,00 maka pembayaran dispensasi tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21.

Perhitungan Pph 21 Komponen Jaminan Sosial (bpjs)

24 contoh Rudy, seorang pegolf profesional, pada bulan Maret 1999 memenangkan sebuah turnamen golf yang diselenggarakan oleh sebuah asosiasi bisnis di Jakarta. Rudy mendapat harga Rp 0,00. Terhadap harga tersebut, Panitia Penyelenggara harus memotong PPh Pasal 21 sebesar: 15% x Rp 0,00 = Rp 0,00.

See also  Bonus Slot Senza Deposito

Adrian adalah pemain tenis profesional. Pada Juli 1999, ia memenangkan turnamen tenis Jepang Terbuka dan menerima hadiah sebesar US$250.000 dari penyelenggara pertandingan. Ketentuan pemotongan pajak atas harga yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 462/KMK.04/1998 dibuat untuk kompetisi yang diselenggarakan di Indonesia. Oleh karena itu harga yang lebih tinggi

26 PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai seperti pengacara ahli, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris, distributor multi level marketing atau penjualan langsung, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 57/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Perpajakan No. PER-31/PJ/2009

28 Imbalan non-karyawan berkelanjutan adalah imbalan kepada non-karyawan yang dibayarkan atau dibayarkan lebih dari satu kali selama satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas. Besarnya penghasilan kena pajak adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Penghitungan Pph Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap

29 CONTOH dr. Abdul Gopar, Sp.JP adalah dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan dengan kesepakatan bahwa untuk setiap jasa dokter yang dibayar oleh pasien, 20% akan dipotong oleh rumah sakit sebagai bagian dari pendapatan rumah sakit dan 80% sisanya dari jasa yang mereka berikan. dokter akan membayar dr. Abdul Gopar, Sp.JP setiap akhir bulan. Selain berpraktik di Rumah Sakit Harapan Hati Sehat, dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga praktek sendiri di klinik pribadi miliknya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2009 pelayanan medis ditanggung oleh pasien dari dr. Abdul Gopar, Sp.JP dari Rumah Sakit Jantung Harapan adalah sebagai berikut:

Bulan Layanan Medis Dibayar Pasien (Rupiah) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total 45.000.000,00 49.000.000,00 47.000.000,00 40.000.000.000.000.000.000.000 , 00, 00, 5, 00, 0, 5 00 35, 000, 000,00 43,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *