Perhitungan Pph 21 Bonus Dan Thr

Perhitungan Pph 21 Bonus Dan Thr – Dalam hal pegawai tetap diberikan jasa produksi, bonus, gratifikasi, bonus, asuransi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayar sekali dalam setahun, dilakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan cara sebagai berikut. . :

1). Joko Qarnin (belum menikah) bekerja di PT Qolbu Jaya dengan gaji Rp 2.000,00 per bulan. Pada tahun yang bersangkutan, Joko menerima THR sebesar Rp. 5.000,00. Setiap bulan Joko biasa membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan sebesar Rp. 60.

Perhitungan Pph 21 Bonus Dan Thr

2). Karyawan Ken Parameshwari (Belum Menikah) bekerja di PT Prabhu Cadton dengan gaji sebesar RP. 2.750,00 per bulan. Perusahaan berpartisipasi dalam Program Jaminan Sosial. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Tunjangan Jaminan Kematian dan Tunjangan Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada karyawan sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji per bulan. Permaisuri membayar iuran pensiun sebesar Rp 50,00 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji per bulan. Pada tahun berjalan ia juga menerima THR sebesar Rp 4.000.

Perhitungan Pph 21 Terbaru Dengan Ptkp 2021

Contoh 1. Ibnu Zubayla seorang pegawai yang bekerja pada perusahaan PT Abadi menerima gaji bulanan Rp 5.000,-, membayar iuran pensiun Rp 100,-. Ibnu Zubaylah sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Dia juga punya NPWP. (Jika tidak memiliki NPWP akan dikenakan biaya 20% lebih dari tarif normal)

Ben A, menikah, memiliki 3 anak (K/3) dan memiliki toko pada tahun 2008 dan 2009, dengan penghasilan bersih yang sama yaitu Rp. 600.000. Hitung jumlah pajak yang dibayar pada tahun 2008 dan 2009 oleh Tn. misalnya!

25.000 s/d Rp……. tarif pajak 5% > Rp. 25 juta – Rp. 50 juta tarif pajak 10% > Rp. 50 juta – Rp. Tarif pajak 100 juta 15% > Rp. 100 juta – Rp. Pajak 200 juta 25% > Rp. 200 juta dst…………. 35%

Sampai dengan Rp50.000,00 Tarif Pajak 5% > Rp. 50 juta – Rp. 250 juta tarif pajak 15% > Rp. 250 juta – Rp. 500 juta tarif pajak 25% > Rp. 500 juta dan lain-lain ………….. 30%

Ringkasan Perhitungan Pph 21 Karyawan Tidak Tetap

Untuk Wajib Pajak sendiri Rp. 13.200, wajib pajak berstatus kawin mendapat tambahan Rp. 1.200, untuk keluarga dengan 3 tanggungan @ Rp. 1200

PTKP untuk wajib pajak sendiri Rp. 15.840, status menikah mendapat tambahan RP. 1.320, keluarga dengan s/d 3 tanggungan @ Rp. 1320,

See also  Slot Terbaru Bonus 100 New Member

WP sendiri Rp. 13.200, menikah.. R.P. 1.200, tanggungan keluarga 3 anak 3 x Rp. 1200.00 Rs.3600

(5) Utang PPh cfm Tarif 2008: Sampai dengan Rp. 25 juta X 5% = Rp. 1.250, Rp. 25 juta – Rp. 50 juta (Rp 25 juta) X 10% = Rp. 2.500, Rp. 50 juta – Rp. 100 juta (Rp 50 juta) X 15% = Rp. 7.500, Rp. 100 juta – Rp 200 juta (Rp 100 juta) X 25% = Rp. 25.000, Rp. 200 juta dan lain-lain (Rp 382 juta) X 35% = Rp. 133.700, Ø T TOTAL PPh 2008 Dibayar : Rp. 169950

Pemahaman Tentang Pajak Penghasilan Karyawan Tetap

(1) Penghasilan bersih sebesar Rp. 600.000, (2) PTKP (K/3) WP Perorangan Rp. 15.840, menikah Rp. 1.320, tanggungan keluarga dengan 3 anak 3 x Rp. 1.320,00 : Rp. 3960

(4) Penghasilan pajak sebesar Rp. 578.880, (5) PPh Terutang CM Tahun 2009 Tarif: Ø s.d. Rp. 50 juta X 5% = Rp. 2.500, Rp. 50 juta – Rp. 250 juta X 15% = Rp. 30.000, Rp. 250 juta rupiah 500 juta X 25% = Rp. 62.500, Rp. 500 juta dan lainnya Rp. 78.880,00 X 30% = Rp. 23.664, Ø TOTAL Utang Pajak Penghasilan Tahun 2009: Rp. 118.6664

(2) Pendapatan kotor tahunan 12 X Rp. 6 juta = Rp. 72.000, (3) Pengurangan biaya kantor : Ø 5% dari penghasilan kotor sampai dengan Rp. 6.000,00 kip per tahun atau Rp. 500,00 per bulan Ø 5% XRp. 72.000,00 = Rp. 3.600, Ø Maksimum Rp. 6.000,00 = Rp. 3.600, (4) Dikurangi Pensiun: = Nihil. (5) Penghasilan bersih sebesar Rp. 68.400, (6) dikurangi PTKP (K/3) Wajib Pajak Sendiri : Rp. 15.840, Status Perkawinan: Rs. 1.320 tergantung sebelumnya. Maksimal 3 orang 3 X Rp. 1.320,00 : Rp. 3.960, JUMLAH PTKP Rp. 21120

(PPh Pasal 21 dibayar tarif cfm tahunan: sampai dengan Rp. 25.000,00 X 5% = Rp. 1.250 > Rp. 25 juta – Rp. 50 juta X 10% Rp. 22.280,00 X 10% = Rp. 2.228,00 X 10% = Rp. 2.228 juta Rp0 juta X 15% > Rp 100 juta – Rp 200 juta X 25% —> Rp 200 juta dst X 35%.

Apa Thr Kena Pajak?

PPh Pasal 23 adalah PPh yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak dalam bentuk usaha tetap dan dalam negeri untuk modal, pemberian jasa, atau kegiatan tanpa dipotong PPh Pasal 21, yang disetor oleh penyelenggara negara atau disetor. atau subjek pajak internal, organisasi pengoperasi, bentuk usaha tetap atau perwakilan dari perusahaan asing lainnya.

See also  Extra Bonus 200 Slot

Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Layanan Evaluasi Harga PS. Q. Layanan Teknis. R Layanan dan/atau kombinasi bahasa film. S. Layanan pengumpulan tol. t. Layanan Rekrutmen/Ketenagakerjaan. Bpk. Layanan terkait perangkat lunak komputer, termasuk pemeliharaan/pemeliharaan dan perbaikan. 3. 26,67% dari jumlah tidak termasuk PPN

Jasa pest control b. Jasa-jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya menjadi tanggung jawab anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Cara Mudah Perhitungan Pph 21 Terbaru Di Aplikasi Excel

Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan properti khusus untuk kendaraan angkutan darat. 2. 40% dari jumlah tidak termasuk PPN

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan bangunan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Laba atau bagian laba yang diperoleh dari penyertaan saham dalam usaha residen yang berlokasi di Indonesia atau yang diperoleh atau ditambah oleh suatu perseroan terbatas seperti Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dengan syarat Dilakukan:

Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan usaha yang membayar dividen paling sedikit 25% dari jumlah modal disetor dan harus berupa usaha aktif tanpa kepemilikan. saham. ;

Dasar Hukum Pmk No. 252/pmk.03/2008 Pasal 21 Uu No. 7 Th 1983 Std

Bagian laba yang diterima atau diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan mitra usaha yang didirikan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan mitra usaha tersebut:

Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau bergerak di bidang usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; Dan

Berikut adalah tabel besaran tarif pajak PPh Pasal 17 dan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) untuk tahun pajak 2010 dan 2011.

Tarif pajak penghasilan maksimum sampai dengan Rp. 50.000,- 5% diatas Rp. 50.000 – hingga Rp. 250.000 – 15%

Pajak Penghasilan Pasal Ppt Download

Wajib Pajak perusahaan dalam negeri dengan jumlah penghasilan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf B dan Ayat (1). ) lakukan 2a. ) yang harus membayar pajak penghasilan dari bagian peredaran sebesar Rp4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

See also  Slot Bonus 138

Pada tahun pajak 2010 peredaran bruto PT Y adalah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan penerimaan pajak. 500.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Seluruh penerimaan pajak yang berasal dari peredaran bruto dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak penghasilan badan yang bersangkutan karena penghasilan bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pada tahun pajak 2010 peredaran bruto PT X sebesar Rp. 30.000.000,00 (Rp30 miliar) dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Cara Menghitung Pph 21 Thr Dan Contoh Perhitungannya, Ter

Pada tahun pajak 2010, penghasilan bruto PT Z sebesar Rp60.000.000,00 (Rp60 miliar), dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Semua penghasilan kena pajak dikenakan tarif pajak penghasilan badan 25% karena penghasilan kotor PT Z melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Jakarta, DDTC – keringanan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Pegawai yang salah menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan variabel yang dihasilkan oleh pemerintah (DTP). PPh Pasal 21 DTP 440 merupakan insentif bagi pekerja di bidang usaha yang terdampak pandemi COVID-19.

Peraturan Menteri Keuangan No. 23/Ny tanggal 03/03/2020 tentang kenaikan pajak bagi Wajib Pajak yang terkena wabah virus corona Pasal 21 No. 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pajak harus dibayar tunai. Majikan saat membayar majikan atau karyawan.

Bagian Pasal 2 ayat (4) beleid yang akan berlaku efektif besok, Rabu (1/4/2020) itu menyebutkan, “Di mana pegawai memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau pegawai memiliki PPh Pasal 21,” .

Perhitungan Pph 21 Dan Tax Amnesty Untuk Karyawan

Cara penghitungan PPh 21 DTP pada dasarnya sama untuk wajib pajak yang tidak mendapat subsidi dari perusahaan. Lihat artikel ‘Berikut Contoh Perhitungan Pajak Gaji Pegawai’. Namun, ada tambahan tunjangan PPH 21 dari total penghasilan bruto.

Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai pendapatan kotor tahunan yang tetap dan biasanya tidak melebihi Rp200 juta.

Hal ini dikarenakan ambang batas penghasilan bruto merupakan salah satu kriteria atau syarat untuk memperoleh insentif. Selain itu, ada persyaratan sektor (440 klasifikasi bidang usaha/KLU) dan/atau ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Pengusaha juga harus memiliki NPWP.

Berikut adalah contoh perhitungan DTP PPh Pasal 21

Trik Mudah Cara Menghitung Pph 21 Thr Dan Bonus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *